BAB V
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
( APBN )

A. Perkembangan Dana Pembangunan di Indonesia
Secara garis besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut dapat diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengan pengeluaran rutin belum sepenuhnya menutupi biaya pembangunan Indonesia. Namun mulai tahun terakhir PELITA 1, presentase tabungan pemerintah udah mulai lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar negeri dikarenakan peranan sektor migas yang sangat dominan, kebijaksanaan pemerintah dalam sektor pajak dan upaya penerimaan anggaran lain oleh negara.
B. Proses Penyusunan Anggaran
• Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fiscal bukan tahun masehi sehingga proses penysunan anggaran oleh departemen maupun Lembaga non Departemen dimulai pada pada tanggal 1 April yang diajukan dalam bentuk DUK ( Daftar Usulan Kegiatan ) untuk anggaran rutin dan DUP ( Daftar Usulan Proyek ) untuk pembangunan
• Selanjutnya DUP dan DUK disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran Departmen Keuangan antara bulan Agustus – Sepetember dan akan diproses oleh BAPPENAS di bulan Oktober – November
• Pada proses tersebut BAPPENAS menyesuaikan DUP dan DUK dengan perkiraan penerimaan anggaran Negara dengan tahun bersangkutan. Dalam bbulan Desember akan ditentukan plafon ( batas atas ) anggaran yang bersangkutan dalam bentuk RAPBN
• Pada bulan Januari RAPBN dilampiri dengan Nota Keuangan dari Pemerintah dan disampaikan presiden dihadapan Sidang DPRuntuk mendapat persetujuan seperti yang tersirat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1
• Selanjutnya RAPBN akan dibahas bersama Menteri / Ket. Lembaga yang bersangkutan melalui Rapat Komisi APBN
• Jika dalam pembahasan RAPBN dicapai kesepakatan, persetujuannya akan dituangkan ke undang – undang tentang APBN tahun anggaran tersebut
• Selanjutnya anggaran yang telah disetujui, akan dituangkan kembali kedalam DIP ( Daftar Isian Proyek ) Departemen / Lembaga Pemerintah yang bersangkutan

C. Perkiraan Penerimaan Anggaran
Secara garis besar, penerimaan negara berasal dari :
a. Penerimaan dalam negeri
b. Penerimaan pembangunan
a. Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan dalam Negeri pada awal setelah Pemerintahan Orde Baru, masih cukup menguntungkan pada penerimaan ekspor minyak bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, Pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya : Deregulasi Bidang Perbankan ( 1 Juni 1983 ), Deregulasi Bid. Perpajakan ( UU baru, 1 Januari 1984 ) dan kebijaksanaan lainnya yang dapat menciptakan iklim yang sehat.
b. Penerimaan Pembangunan
Laju pembangunan yang begitu cepat, membuat Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tabungannya yang pada akhirnya masih saja kurang utnuk mencukupinya sehingga perlu ditunjang oleh dana bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman.
D. PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA
D1. Pengeluaran rutin Negara
Pengeluaran rutin Negara adalah pengeluaran yang telah ada dan telah terencana sebelumnya . seperti ; Pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, untuk membayar bunga dan cicilan hutang, pengeluaran lain – lain.
D2. Pengeluaran pembangunan
Yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya : Pengeluaran pembangunan untuk berbagai proyek Departemen / Lembaga Negara, Pengeluaran Pembangunan untuk Pembangunan daerah dan Pengeluaran Pembangunan lainnya.
E. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
Perkiraan penerimaan negara terbagi 3 :
• Penerimaan dalam Negeri dari Migas seperti : Produksi Minyak rata – rata / hari dan harga rata – rata ekspor minyak mentah
• Penerimaan dalam Negeri bukan Migas seperti : Pajak Penghasilan, PPn, Bea Masuk, Cukai, Pajak Ekspor, dan penerimaan – penerimaan yang lain
• Penerimaan pembangunan

BAB VI
PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA INDONESIA

A. Perdagangan Antar Negara
Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :
1. Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri.
2. Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan dalam negeri.
3. Sebagai sarana untuk melaksanakan proses alih teknologi
4. Perdagangan antar negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan – kepentingan politik lainnya.
B. Hambatan – hambatan Perdagangan antar Negara
Hambatan Tarif
Tarif adalah, suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu Negara ( Komoditi Import ). Tarif terbagi 2, yaitu :
1. Tarif ad-volarem, yakni tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari nilai komoditi yang diekspor.
2. Tarif spesifik, yakni tarif yang besar kecil didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tetentu.
Hambatan Dumping
Dumping diartikan sebagai suatu tindakan di dalam negeri untuk menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri disbanding didalam negeri untuk produk yang sama jenisnya.
Hambatan Embargo / Sanksi Ekonomi
Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi jika dibandingkan dengan hambatan – hambatan perdagangan lainnya.
Hambatan Quota
Quota ialah sebagai tindakan pemerintah suatu negara dengan menentukan batas maksimalnya suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut.

C. Peran Kurs Valuta Asing
Depresiasi adalah turunnya nilai mata tukar rupiah terhadap mata uang asing ( dollar ).Dengan kata lain depresiasi rupiah menyebabkan semakin banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 1 dolar.
Apresiasi adalah kebalikan dari depresiasinya rupiah. Dengan demikian jika rupiah mengalami depresiasi maka mata uang dollar akan apresiasi.

BAB VII
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
a. Kebijaksanaan selama periode 1966 – 1969
kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsure – unsure peninggalan pemerintah orde lama, terutama dari paham komunis. Dibawah ini beberapa kebijaksanaan pemerintah saat itu :
b. Periode Repelita 1
kebijakan ini dimulai dengan :
1. Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1970 mengenai penyempurnaaan tata niaga bidang ekspor dan impor
2. Paket agustus 1971 dengan sasaran pokonya adalah :
• Kestabilan harga pokok
• Peningkatan nilai ekspor
• Kelancaran impor
• Penyebaran barang didalam negeri
c. Periode Pelita 2
periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai :
• Kebijakan Fiskal dengan cara penghapusan pajak eksopr untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia
• Kebijakan 15 November 1978 ( KNOP 15 ) yakni kebijaksanaan dibidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor
d. Periode Pelita 3
periode ini diwarnai dengan defisitnya Neraca Perdagangan Indonesia. Adapun kebijaksanaan – kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah :
• Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata cara pelaksanaan ekspor – impor dan lalu lintas devisa
• Paket kebijaksanaan imbal beli ( counter purchase ), yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari diatas.
• Kebjiaksanaan devaluasi 1983 yakni dengan menrunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar dari 625 per dollar menjadi 970 / dollar.
e. Periode Pelita 4
• Kebijaksanaan INPRES no. 4 tahun 1985kebijaksanaan ini di latar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non migas
• Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 ( PAKEM ) yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal
• Paket devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karena jatuhnya harga minyak dipasaran dunia.
• Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986 yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal.
f. Periode Pelita 5
selama Pelita 5 kebijaksanaan Pemerintah lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
KEBIJAKSANAAN MONETER
Ialah sekumpulan tndakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.
Dilihat dari upaya yang ditempuh, kebijaksanaan moneter dibagi menjadi 2 :
 Kebijaksanaan moneter kuantitatif yang dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya
 Kebijaksanaan moneter kulitatif ialah kebijakan yang mengatur dan menghimbau pihak bank umum / lembaga keuangan lainnya
KEBIJAKSANAAN FISKAL
Ialah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.
Kebijakan fiscal dapat dibagi menjadi beberapa segi :
1. dilihat dari cara segi pembayarannya dibagi menjadi 2 lagi yaitu pajak langsung ( pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain ) serta pajak tidak langsung ( pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain ).
2. dilihat dari besar kecilnya dapat dibagi menjadi menjadi 3:
 Pajak regeresif yaitu pajak yang besar kecil nilainya berbanding terbalik dengan pendapatan wajib pajak
 Pajak sebanding yaitu pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.
 Pajak Progresif yaitu pajak yang besar kecilnya dtetapkan searah dengan pendapatan wajib pajak

BAB VIII
MASALAH- MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

PENGANGGURAN

Jenis – jenis penggangguran :

 Pengangguran friksional yaitu penggaruan yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik.
 Pengangguran structural yakni pengangguran yang karena seseorang diberhentikan oleh perusahaannya.
 Pengangguran teknoligi yakni pengangguran yang terjadi karena muali digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia
 Pengangguran Siklikal yakni pengangguran yang terjadi karena terjadinya penggurangan tenaga kerja secara menyeluruh
 Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Contohnya : Petani
 Pengangguran tidak kentara yakni pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa ia menganggur

INFLASI
Inflasi terjadi karena ;
 Diwarnai oleh kenaikan harga – harga komoditi secara umum
 Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.
Inflasi jika dilihat dari parah atau tidaknya :
 Inflasi ringan jika nilainya berkisar 0 % – 10 %
 Inflasi sedang jika nilainya berkisar 10 % – 30 %
 Inflasi berat jika nilainya berkisar 30 – 100 %
 Hyperinflasi jika nilainya > 100 %

Jika dilihat dari sebab kemunculannya ;

 Inflasi karena naiknya permintaan yakni inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknya permintaan secara umum
 Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi yang terjadi karena naiknya harga lebih kepada naiknya biaya produksi

Dilihat dari asal – usulnya :
 Inflasi yang berasal dalam negeri yakni inflasi yang diakibatkan oleh peristiwa – peristiwa yang terjadi didalam negeri
 Inflasi yang berasal dari luar negeri yakni inflasi yang diakibatkan oleh masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi dinegara asalnya

BAB IX
INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

INVESTASI
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi, diantaranya ;
 Prospek ekonomi dimasa yang akan dating
 Keuntungan yang dicapai oleh perusahaan
 Perubahan dan perkembangan teknologi
 Kestabilan perekonomian negara
 Tingkat suku bunga
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI ( PMDN )
Penanaman modal dalam negeri diatur di dalam undang – undang no. 6 Tahun 1968.
Investasi dan penanaman modal mulai diarahkan untuk ;
 Memperkokoh struktur industry dalam negeri secara umum
 Prioritas juga ditujukan kepada industry agar mampu menciptakan mesin – mesin produksi endiri
 Diarahkan pada proses penyerapan tenaga kerja sebanyak – banyaknya
 Dapat menyebar keluar pulau jawa agar pembangunan dapat lebih merata diseluruh wilayah Indonesia
PENANAMAN MODAL ASING ( PMA )
Penanaman modal asing diperlukan bilamana tabungan masyarakt lebih sedikit sehingga dapat ditutupi kekurangannya penanaman modal asing.
Beberapa alasan ekonomi menolak masuknya modal asing :
 Perusahaan multinasional sangat jarang menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh di negara berkembang
 Perushaan multinasional dapat menyebabkan berkurangnya devisa negara, baik melalui neraca berjalan, maupun lewat neraca lalu lintas modal
 Perushaan multinasional ssering mendapatkan keringanan pajak serta perlindungan – perlindungan lainnya dari pemerintah
 Tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar

Alasan non – ekonomi menolak masuknya modal asing :
 Perushaan multinasional sering menjadi perusahaan monopolis
 Perushaan multinasional tidak jarang hanya memproduksi komoditi untuk kalangan tertentu
 Perusahaan multinasional dapat mepertajam kesenjangan social
 Perusahaan multinasional dapat menekan pemerintah dengan kekuatan ekonomi
 Perusahaan mutltinasional dapat menekan pajak local dengan transfer pricing

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s