Peringkas – NPM Andrianto Chandra – 20212849
Tanggal 28 Mei 2014
Topik Peningkatan kesadaran hak – hak konsumen produk pangan sebagai upaya mewujudkan kemandirian konsumen

 

Penulis Chandra Dewi Puspitasari
Tahun 2006

 

Landasan Teori Jurnal yang ditulis oleh Ibu Chandra Dewi Puspitasari yang memiliki judul tentang Peningkatan kesadaran hak – hak konsumen produk pangan sebagai upaya mewujudkan kemandirian konsumen, berisi dan membahas tentang bagaimana memperoleh gambaran berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM (LKY dan LBH Indonesia) untuk mengatasi berbagai hambatan dalam meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan atas hak-haknya.

 

Metode dan Subjek Dalam menulis jurnal ini Ibu Chandra Dewi Puspitasari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling dan snowball sampling. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dan bertempat di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul, yaitu Bangunjiwo, Sanden dan Kasihan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis induktif.
Pembahasan Jurnal ini ditulis dimulai dengan pendahuluan membahas tentang semakin terbukanya pasar sebagai akibat dari proses mekanisme pasar yang berkembang adalah hal yang tak dapat dielakkan. Semakin terbukanya pasar banyak memberikan dampak positif dikarenakan Tidak jarang dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan – permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas standar bahkan tidak jarang produk pangan tersebut juga membahayakan bagi konsumen. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen sangat dirugikan bahkan dapat mengancam kesehatan dalam jangka panjang. Karenanya, adanya jaminan kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan produk pangan yang diperolehnya di pasar menjadi urgen. Apalagi mayoritas masyarakat Bantul memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang masih rendah sehingga seringkali menderita kerugian akibat pengkonsumsiannya pada produk pangan tertentu. Kemudian saat mulai memasuki pembahasan jurnal ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat langkah apa saja yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Bantul. Disperindagkop Kabupaten Bantul melakukan langkah preemtif (pembinaan) yang pada praktiknya dilakukan melalui 3 (tiga) model, yaitu (1) penyuluhan; (2) publikasi; dan (3) memfasilitasi pengaduan konsumen .Langkah pertama berisi tentang penyuluhan yang dilakukan untuk mensosialisasikan UUPK kepada masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Penyuluhan oleh petugas dari Disperindagkop Kabupaten Bantul dilakukan melalui 2(dua) cara, yaitu (1) dialog interaktif melalui siaran Radio Bantul FM; (2) penyuluhan terbatas secara langsung pada masyarakat, baik dengan konsumen maupun para pelaku usaha di Kabupaten Bantul. Langkah kedua dengan cara mempublikasikan hasil pengawasan dan survey produk pangan. Langkah ini menggunakan cara Pengawasan dan inspeksi terhadap peredaran produk pangan dilakukan

dengan cara melakukan survey produk pangan yang dipasarkan sebanyak 4 (empat)10 kali dalam sebulan. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak layak konsumsi. Diharapkan hasil dari pengawasan dan inspeksi yang dilakukan dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui berbagai media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, media massa menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan. Survey yang dilakukan tersebut tidak selalu dilaksanakan sendiri oleh petugas dari Disperindagkop Kabupaten Bantul saja tetapi juga melibatkan beberapa petugas dari pihak-pihak terkait lainnya. Biasanya dalam 1 tim dari Disperindagkop Kabupaten Bantul terdiri dari 3 (tiga) orang petugas ditambah dengan beberapa orang dari pihak-pihak terkait lainnya seperti LPKSM, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi DIY, Badan Metrologi Propinsi DIY, Satpol PP, kepolisian, dan sebagainya. Langkah ketiga yaitu dengan memfasilitasi pengaduan masyarakat yang berada di bantul Yogyakarta. Selain dapat disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha yang memproduksi produk pangan dan juga kepada aparat penegak hukum, pengaduan konsumen juga dapat dilakukan dengan cara mengirimkan SMS melalui SMS Center Bupati Bantul atau

juga dapat disampaikan secara langsung kepada Bagian Perlindungan Konsumen Disperidagkop Kabupaten Bantul. Apabila ada laporan dari konsumen produk pangan kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) akanmemeriksa konsumen yang bersangkutan dan pelaku usaha yang dilaporkan. Selanjutnya dilakukan upaya mediasi dan apabila belum ada kesepakatan dari para 11 pihak maka akan dilakukan upaya konsiliasi. Namun demikian, proses penyelesaian pengaduan konsumen melalui konsiliasi hingga saat ini belum pernah dilakukan. Upaya mediasi pernah dilakukan 1 (satu) kali, yaitu atas adanya pengaduan konsumen yang mengalami kerugian akibat keracunan makanan. Konsumen tersebut adalah warga Srigading, Sanden, Bantul yang mengalami keracunan makanan akibat mengkonsumsi sale pisang merek ”X”. Pada proses mediasi ini, mediator bersifat pasif, artinya tidak boleh mengintervensi keputusan yang dibuat oleh para pihak. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator.

Kesimpulan

 

Jurnal ini menghasilkan 3 kesimpulan yang diambil dari bab – bab yang dibahas dari jurnal ini yaitu :

1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan akan hak -haknya, Disperindagkop telah melakukan upaya pembinaan melalui penyuluhan, publikasi hasil pengawasan dan survey produk pangan dan pengaduan konsumen. Sedangkan LPKSM melakukan upaya pendidikan, kajian dan advokasi melalui penyuluhan terbatas, kampanye publik, publikasi hasil pengawasan dan survey produk pangan, survey produk pangan dan kajian kebijakan, serta konsultasi cuma-cuma dan pengaduan konsumen.

2. Hambatan dari berbagai upaya tersebut adalah keterbatasan dana, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Di samping itu, hambatan dalam meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen produk pangan juga muncul dari sikap konsumen produk pangan yang kurang mendukung.

3. Model yang efektif dari beberapa model yang telah dilakukan di Kabupaten Bantul, baik oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul maupun LPKSM, adalah penyuluhan terbatas. Hal ini tampak pada tercapainya tujuan dari model tersebut. Di samping itu, hal tersebut efektif justru disebabkan karena konsumen kurang proaktif dalam mencari informasi-informasi terkait dengan hak-hak konsumen.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s